DPRD Kabupaten Malang Gelar Rapat Paripuna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023
SUARA3NEWS, Kabupaten Malang - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang kembali digelar di gedung DPRD Jalan Panji nomor 119, Penarukan, Kepanjen, pada Rabu (15/5/2024).
Rapat Paripurna kali ini mengagendakan penyampaian pandangan umum bersama fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.
Ir. Sudjono anggota DPRD Kabupaten Malang didapuk untuk menjadi juru bicara fraksi-fraksi dalam menyampaikan pandangan umum.
Terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan DPRD Kabupaten Malang terhadap realisasi APBD tahun 2023 yang mencapai 97,19%.
Suasana rapat paripurna DPRD kabupaten Malang
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa target PAD yang mestinya 1 Triliun 25 Miliar 586 Juta 55 Ribu 284 Rupiah, terealisasi sebesar 838 Miliar 906 Juta 956 Ribu 543 Rupiah 89 Sen atau 81,80%.
“Perangkat daerah penghasil terkesan tidak serius dalam melaksanakan komitmen terhadap pencapaian target pendapatan yang ditetapkan. Rekomendasi DPRD hanya catatan tanpa aksi nyata terbukti realisasi PAD dari tahun ke tahun yang tidak menunjukkan progres report yang signifikan,” ujar Ir. Sudjono.
Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Malang sebagai petani, maka Pemerintah Kabupaten Malang diminta untuk meningkatkan anggran pertanian setiap tahun untuk menuju petani makmur.
Fraksi Partai Golkar juga memberikan catatan tajam tentang pencapaian target PAD khususnya retribusi daerah sangat rendah yakni kurang lebih 28,94 persen.
“Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi serius karena dua tahun berturut-turut hal itu terjadi. Apakah targetnya terlalu tinggi tidak sesuai potensi, atau memang faktor yang lain,” kata Sudjono menjelaskan.
Partai Nasdem menekankan dari segi belanja, perlu di kaji pula terkait efektifitas dan upaya mengoptimalkan ruang fiskal yang ada. Seluruh belanja Pemerintah Kabupaten Malang harus membawa daya ungkit bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Malang dan kesejahteraan masyarakat.
Terakhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya pada sisi pendapatan, dalam rangka intensifikasi sumber-sumber PAD, salah satunya adalah dengan lebih memaksimalkan penagihan pajak dan retribusi daerah terrmasuk piutang daerah.
“Khusus untuk penagihan piutang daerah perlu dilakukan koordinasi antara Perangkat Daerah Pemungut dengan Inspektorat dan BKAD sehingga dapat diterapkan sistem penagihan yang lebih baik. Piutang daerah tahun 2023 lumayan tinggi berkisar 80 sampai 100 milyar,”ungkap Ir. Sudjono. (ADV)
