Ramai Sekolah Menolak MBG, Pemerintah: Tidak Ada Pemaksaan
SUARA3NEWS - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah kembali menjadi sorotan. Sejumlah sekolah di berbagai daerah dilaporkan menolak pelaksanaan MBG, memunculkan perdebatan publik soal kesiapan, kualitas, hingga relevansi program tersebut di lapangan.
Penolakan ini tidak hanya datang dari sekolah swasta atau sekolah elit, tetapi juga dari sekolah negeri yang menilai program MBG belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan siswa dan kesiapan lingkungan sekolah.
Alasan Sekolah Menolak MBG
Berdasarkan penelusuran redaksi, penolakan MBG umumnya didasari beberapa faktor utama. Di antaranya, sekolah telah memiliki sistem makan mandiri, kekhawatiran terhadap keamanan dan kualitas makanan, hingga respons orang tua siswa yang menilai program tersebut tidak mendesak bagi anak dari keluarga mampu.
Di sejumlah wilayah, bahkan muncul penolakan terbuka dari wali murid. Mereka menuntut transparansi kualitas bahan makanan serta jaminan keamanan pangan sebelum program dijalankan secara menyeluruh di sekolah.
Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi MBG di lapangan tidak bisa diseragamkan, karena kondisi sosial dan ekonomi siswa berbeda di setiap daerah.
BGN: MBG Bersifat Sukarela, Tidak Ada Pemaksaan
Menanggapi polemik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak bersifat wajib. Sekolah dan peserta didik memiliki hak untuk menerima atau menolak tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam pelaksanaan MBG.
“Kalau ada sekolah yang menilai siswanya tidak membutuhkan MBG atau sudah memiliki sistem sendiri, itu sah. Program ini tidak boleh dipaksakan,” ujar Nanik dalam keterangannya.
BGN juga mengingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah agar menghormati keputusan sekolah dan tidak melakukan intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Isu Kualitas dan Keamanan Jadi Perhatian Publik
Selain soal kebutuhan, isu keamanan pangan menjadi faktor sensitif yang memengaruhi sikap sekolah dan orang tua. Di beberapa daerah, sempat dilaporkan adanya siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi paket MBG.
Meski jumlah kasus tidak mewakili keseluruhan program secara nasional, isu ini cepat menyebar dan memicu sentimen negatif di ruang publik, terutama di media sosial.
BGN mengakui adanya tantangan dalam tahap awal pelaksanaan MBG, khususnya terkait distribusi, kebersihan, dan pengawasan kualitas makanan. Pemerintah menyatakan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang.
Pemerintah Fokuskan MBG untuk Kelompok Rentan
Ke depan, pemerintah menegaskan bahwa MBG diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan, terutama dari keluarga kurang mampu dan wilayah dengan angka masalah gizi yang tinggi.
BGN juga mendorong agar penyediaan makanan MBG melibatkan UMKM lokal, menggunakan bahan segar, serta meminimalkan produk olahan, demi menjaga kualitas gizi sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Pendekatan ini diharapkan membuat MBG lebih tepat sasaran dan diterima masyarakat tanpa menimbulkan resistensi.
MBG dan Tantangan Implementasi di Lapangan
Penolakan dari sejumlah sekolah menjadi sinyal penting bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada kesiapan sistem, komunikasi publik, dan kepercayaan masyarakat.
Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan lokal, Program Makan Bergizi Gratis masih memiliki peluang besar menjadi solusi jangka panjang untuk peningkatan gizi anak Indonesia—tanpa harus mengorbankan otonomi sekolah dan kenyamanan peserta didik.(hz)
