Banjir Malang Tak Kunjung Usai, Anggaran Drainase 2026 Disorot
SUARA3NEWS - Setiap hujan deras turun, sebagian warga Kota Malang kembali bersiap menghadapi genangan air. Ember, papan kayu, hingga karung pasir menjadi perlengkapan darurat yang sudah akrab di sejumlah permukiman rawan banjir. Kondisi ini terus berulang dari tahun ke tahun dan memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: mengapa persoalan banjir di Malang tak pernah benar-benar tuntas?
Banjir yang terjadi bukan semata akibat curah hujan tinggi. Sejumlah pihak menilai persoalan utama justru terletak pada kebijakan drainase yang belum menyentuh akar masalah, ditambah penataan ruang yang belum berjalan disiplin. Sorotan pun mengarah pada rencana anggaran drainase tahun 2026 yang dinilai belum sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi warga.
Titik Rawan Berulang, Warga Mulai Lelah
Beberapa kawasan di Kota Malang tercatat berulang kali terdampak banjir saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi. Wilayah permukiman padat dan daerah cekungan menjadi titik paling rentan. Bagi warga, banjir kini terasa seperti rutinitas tahunan.
“Kalau hujan lebih dari satu jam saja, air pasti masuk. Kami sudah hafal polanya,” kata Sutrisno, warga salah satu kawasan rawan banjir. Ia mengaku banjir memang sering surut dalam beberapa jam, tetapi dampaknya tetap terasa. “Perabot rusak, lantai kotor, dan aktivitas seharian jadi terganggu.”
Anggaran Drainase 2026 Dinilai Belum Menjawab Risiko
Perhatian publik kemudian tertuju pada kebijakan anggaran drainase 2026. Beberapa anggota DPRD Kota Malang sebelumnya menyoroti bahwa alokasi drainase masih didominasi pemeliharaan saluran lama, sementara pembangunan sistem baru dan peningkatan kapasitas masih terbatas.
Anggota DPRD Kota Malang, menyatakan penanganan banjir perlu dilihat secara jangka panjang. “Selama ini kita masih banyak fokus pada perbaikan tambal sulam. Padahal, beban drainase sudah jauh meningkat karena pertumbuhan kawasan permukiman dan usaha,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa perencanaan berbasis peta wilayah rawan banjir, anggaran berapa pun tidak akan efektif. “Masalahnya bukan hanya jumlah anggaran, tapi juga arah kebijakannya.”
Tata Ruang Jadi Akar Masalah
Selain anggaran, persoalan tata ruang dinilai menjadi faktor krusial yang kerap luput dari perhatian. Alih fungsi lahan, berkurangnya daerah resapan air, hingga bangunan yang berdiri di atas atau menutup saluran drainase masih ditemukan di sejumlah titik.
BACA JUGA :
kasus drainase Suhat yang sempat viral jadi alarm serius tata kota
Pemerhati tata kota Malang, menilai banjir merupakan konsekuensi dari lemahnya penegakan aturan. “Drainase tidak akan pernah bekerja maksimal jika tata ruang dibiarkan longgar. Air kehilangan jalur alaminya karena ruang resapan semakin sempit,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan memperbesar saluran air. “Harus ada keberanian menertibkan bangunan yang melanggar dan konsisten menjaga fungsi ruang kota.”
Penjelasan Pemerintah Kota
Sementara itu, Pemerintah Kota Malang menyatakan telah melakukan sejumlah upaya penanganan banjir secara bertahap. Kepala perangkat daerah terkait menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan.
“Penanganan drainase kami lakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran. Fokus kami saat ini adalah menjaga saluran tetap berfungsi dan meminimalkan dampak banjir,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa evaluasi dan perencanaan lanjutan tetap menjadi agenda ke depan.
Warga Tetap Paling Rentan
Di sisi lain, warga tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampak. Selain kerugian material kecil yang berulang, banjir juga mengganggu akses jalan, aktivitas sekolah, hingga menimbulkan kekhawatiran soal kesehatan akibat air kotor.
“Kami hanya ingin solusi yang jelas, bukan janji setiap tahun,” ujar Nurhayati, warga lainnya. Menurutnya, banjir yang terus berulang membuat rasa aman berkurang, terutama bagi anak-anak dan lansia.
Perlu Evaluasi Menyeluruh
Berbagai pihak sepakat, penanganan banjir di Kota Malang membutuhkan evaluasi menyeluruh. Mulai dari perencanaan anggaran yang lebih berbasis risiko, penataan ruang yang konsisten, hingga pengawasan proyek drainase agar tepat sasaran.
Tanpa langkah yang lebih tegas dan terencana, banjir dikhawatirkan akan terus menjadi cerita tahunan di Malang. Dan seperti yang terjadi selama ini, warga kembali menjadi pihak yang paling terdampak.(hz)
