Coretax Bikin Pajak Berubah? Ini Dampak Nyata yang Perlu Diketahui Wajib Pajak
SUARA3NEWS - Coretax mulai diperbincangkan setelah pemerintah menyiapkan sistem pajak terintegrasi yang diklaim lebih transparan dan efisien. Namun bagi wajib pajak, pertanyaan utamanya bukan soal teknologi—melainkan perubahan nyata apa yang akan dirasakan.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerapkan Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan nasional. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan pajak dalam satu platform digital terpusat, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan bahwa Coretax merupakan bagian dari agenda besar reformasi perpajakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak.
“Coretax dibangun untuk menciptakan administrasi pajak yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data,” ujar Suryo Utomo dalam keterangan resmi DJP.
Secara kebijakan, Coretax diposisikan sebagai fondasi penting dalam mendukung ekonomi digital nasional. Sistem ini memungkinkan DJP mengelola data perpajakan secara real time dan terintegrasi, menggantikan sistem lama yang sebelumnya berjalan terpisah.
Perubahan Sistemik yang Berdampak Langsung
Berbeda dari pembaruan aplikasi sebelumnya, penerapan Coretax membawa perubahan sistemik pada cara wajib pajak berinteraksi dengan administrasi perpajakan. Hampir seluruh proses dialihkan ke sistem digital terpusat dengan alur yang lebih terstandar.
DJP menilai pendekatan ini akan mempermudah wajib pajak dalam jangka panjang. Namun pada fase awal implementasi, sejumlah wajib pajak—terutama UMKM dan orang pribadi—masih menghadapi tantangan adaptasi.
“Kami menyadari bahwa masa transisi membutuhkan penyesuaian, baik dari sisi sistem maupun pengguna,” kata Suryo Utomo. DJP pun mengakui adanya kendala teknis pada tahap awal penerapan dan menyatakan terus melakukan perbaikan sistem secara bertahap.
Sistem Lama Masih Berjalan Paralel
Untuk menjaga keberlangsungan layanan, DJP memutuskan menjalankan sistem lama secara paralel dengan Coretax. Langkah ini diambil guna memastikan hak dan kewajiban wajib pajak tetap dapat dipenuhi selama masa penyesuaian.
Selain itu, DJP juga memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi tertentu akibat keterlambatan yang disebabkan kendala sistem. Kebijakan ini ditegaskan sebagai bentuk perlindungan bagi wajib pajak agar tidak dirugikan selama proses transisi digital.
Ujian Kesiapan Ekonomi Digital
Sejumlah pengamat menilai implementasi Coretax menjadi ujian nyata kesiapan ekosistem ekonomi digital Indonesia. Tidak hanya dari sisi teknologi pemerintah, tetapi juga kesiapan literasi digital masyarakat sebagai pengguna akhir.
Ekonom perpajakan dari lingkungan akademisi menilai bahwa keberhasilan Coretax sangat bergantung pada pendampingan dan edukasi berkelanjutan. Tanpa itu, sistem digital berisiko menciptakan kesenjangan baru antara wajib pajak besar dan kecil.
“Transformasi digital perpajakan tidak cukup hanya dengan sistem canggih. Kesiapan pengguna menjadi faktor penentu,” ujar seorang akademisi perpajakan yang dihubungi terpisah.
Target Jangka Panjang Pemerintah
Pemerintah menargetkan Coretax dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan memperkuat penerimaan negara secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, sistem ini juga diharapkan menjadi basis penyusunan kebijakan fiskal berbasis data yang lebih akurat.
DJP menegaskan evaluasi akan terus dilakukan selama masa implementasi. “Masukan dari wajib pajak menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Coretax,” ujar Suryo Utomo.
Dengan cakupan pengguna yang luas dan dampak langsung ke masyarakat, Coretax tidak hanya menjadi proyek teknologi, tetapi juga tolok ukur kesiapan Indonesia memasuki era administrasi publik digital yang lebih terintegrasi.(hz)
