Warga Malang : Katakan Tidak Pada Politik Uang
SUARA3NEWS, Kota Malang - Sejumlah warga Kota Malang dengan kesadaran tinggi menjaga kampung atau tempat tinggalnya dengan memasang seruan “kampungku bersih anti korupsi”.
Menurut pantauan media ini, tampak spanduk seruan dipasang di kampung-kampung di wilayah Kota Malang antara lain di jalan Janti Barat, Bakalan Krajan, Pisang Candi dan Sumbersari.
Warga Janti Barat RT 01, RW 08 saat ditemui di depan gang kampung saat memasang spanduk Anti Korupsi sengaja melakukan hal itu untuk mengantisipasi serangan fajar atau kegiatan money politik dalam perhelatan Pilkada 2024.
Seseorang bernama Arif warga Janti Barat sengaja memasang spanduk tersebut dengan melalui izin dari perangkat kampung RT/RW di wilayahnya.
“Ini adalah inisiatif kami warga Kota Malang yang sudah lelah melihat banyaknya tawaran money politik dan sembako yang tidak mendidik dalam perhelatan pemilihan kepala daerah,” ungkap Arif, Minggu (27/10/2024).
Disebutkan oleh mereka bahwa pemasangan spanduk ini sebagai inisiatif dari warga tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Selain itu politik uang yang marak saat ini merupakan praktek-praktek korupsi dengan membeli suara rakyat.
Warga lain yang bernama Sutrisno menyampaikan bahwa politik uang dalam setiap event politik selalu ada dan menjamur disetiap sudut kota.
“Dari pengalaman kami serangan fajar untuk membeli suara rakyat selalu ada dalam perhelatan politik, contohnya Pilpres dan Pileg kemarin,” ucapnya.
Mereka berharap Pilkada Kota Malang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota jangan dikotori dengan serangan fajar dan politik uang namun lebih pada pemahaman visi dan misi calon.
“Jangan hanya memilih calon pemimpin karena 100 atau 200 ribu namun nasib kita terabaikan dalam 5 tahun mendatang,” tambahnya.
Kampanye kurang 30 hari lagi, berbagai cara digunakan oleh pasangan calon untuk meraih simpati dari warga Kota Malang. Warga mesti waspada terhadap praktek-praktek yang dilakukan oleh tim pasangan calon dengan memberikan iming-iming termasuk uang dan sembako.
Seperti yang dikatakan Sutrisno warga Janti Barat, dirinya telah beberapa kali dimintai data KTP dan NIK untuk dicatat dan kemudian akan diberikan sejumlah imbalan termasuk beras dan minyak goreng. Namun Sutrisno tidak ingin menerima karena bagi Sutrisno yang terpenting bukan imbalan dalam memilih pemimpin, namun bagimana kelanjutan hidup dirinya selama 5 tahun mendatang.
“Saya ingin kesejahteraan meningkat, pendidikan murah, dan anak-anak saya dapat bersekolah dengan mudah tanpa bingung dengan persoalan zonasi. Bahkan untuk bantuan sosial, sejak pandemi keluarga saya tidak penah menerimanya, padahal kami sebenarnya juga membutuhkan namun kenapa bantuan sosial jatuh kepada orang-orang itu saja,” keluhnya kepada media ini.
Bukan hanya masalah pendidikan dan kesejahteraan sosial, Sutrisno dan Arif sebagai warga Kota Malang mengeluhkan bagaimana kini sangat sulit untuk mencari pekerjaan.
“Saya bekerja hanya sebagai tukang bangunan, ekonomi sangat sulit dan mencari pekerjaan juga sulit. Semestinya pemimpin kedepan harus memikirkan nasib kita orang-orang kecil di perkampungan seperti ini,” pungkasnya.
