Banjir Bandang Sumatera 2025: 3,2 Juta Warga Terdampak, Ratusan Korban Jiwa, Kerugian Rp 68,6 Triliun
SUARA3NEWS - Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan luka besar bagi Indonesia. Berdasarkan pembaruan terbaru dari pemerintah, sebanyak 836 orang dinyatakan meninggal dunia, lebih dari 2.600 warga terluka, dan antara 400 hingga 518 orang masih dinyatakan hilang.
Angka tersebut berasal dari rangkaian laporan resmi BNPB, AP News, dan lembaga kemanusiaan yang merilis data antara 3–5 Desember 2025. Luasnya skala dampak tercermin dari lebih dari 3,2 juta warga yang terdampak langsung, dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi dalam kondisi terbatas.
Kepala BNPB dalam konferensi pers harian di Jakarta, 4 Desember 2025, menyampaikan perkembangan korban yang terus bergerak:
“Sejauh ini tercatat ratusan jiwa meninggal; tim SAR terus melakukan pencarian di area-area terisolasi. Data dapat berubah seiring penemuan di lapangan.”
Sementara itu, estimasi kerugian ekonomi nasional akibat kerusakan fisik maupun gangguan aktivitas produksi mencapai Rp 68,6 triliun, menurut laporan analisis awal sejumlah lembaga yang dipublikasikan pada 4 Desember 2025. Angka tersebut belum mencakup potensi kerugian jangka panjang yang disebut dapat meningkat signifikan seiring audit mendalam pascabencana.
Puncak bencana terjadi antara 29 November hingga 2 Desember 2025, ketika curah hujan ekstrem mengguyur wilayah tengah dan barat Sumatera secara beruntun. Di Sumatera Barat, banjir besar merendam area sepanjang aliran sungai di Kabupaten Agam, Limapuluh Kota, hingga Solok, termasuk sejumlah titik longsor yang membuat akses jalan utama terputus. Di Sumatera Utara, luapan sungai di wilayah langganan banjir seperti Deli Serdang dan Langkat melumpuhkan sebagian besar fasilitas publik. Sementara Aceh menghadapi kombinasi banjir bandang dan tanah longsor akibat kondisi tanah jenuh dan deforestasi di hulu.
Dari sisi lingkungan hidup, alarm keras disampaikan Arie Rompas, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, yang dalam rilis resminya awal Desember 2025 menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh atas tata kelola lahan:
“Bencana ini adalah peringatan keras. Konversi hutan dan deforestasi memperparah banjir yang seharusnya bisa diredam bila kawasan konservasi masih utuh.”
Foto udara yang dirilis Reuters pada 2 Desember 2025 memperlihatkan kerusakan masif di tepi Danau Singkarak, Sumatera Barat — rumah-rumah tersapu, jembatan ambruk, dan kontur tanah berubah drastis. Di sejumlah titik, tim SAR bahkan harus bekerja dari udara karena jalur darat sepenuhnya terisolasi.
Gambar citra satelit sebelum dan sesudah bencana
Dampak Ekonomi dan Infrastruktur
Selain korban jiwa, kerusakan fisik di Sumatera terbilang sangat luas. Fasilitas jalan dan jembatan, jaringan listrik, sekolah, pusat kesehatan, serta rumah warga mengalami kerusakan dari ringan hingga total. Bandara di beberapa wilayah sempat mengalami gangguan operasi akibat lumpur dan genangan air. Rantai distribusi pangan terganggu, terutama di wilayah yang mengandalkan jalur darat.
pejabat provinsi Sumatera Barat menyebutkan kerugian infrastruktur di wilayahnya diperkirakan melampaui Rp 1 triliun dan berpotensi bertambah.
“Kami kehilangan sekolah, jembatan, jalan. Pemulihan tidak bisa selesai dalam hitungan minggu,” ujarnya dalam rapat darurat 1 Desember 2025.
Dari sisi ekonomi, sejumlah analis menilai bahwa angka Rp 68,6 triliun hanyalah permukaan dari kerusakan yang sebenarnya. Sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata diprediksi membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk pulih, terutama di titik-titik yang mengalami kerusakan lahan dan alih fungsi tanah.
Mengapa Kerusakan Bisa Sebesar Ini?
bencana kali ini tidak semata-mata akibat curah hujan ekstrem. Pola yang muncul dari laporan lapangan, citra satelit, dan pernyataan ahli menunjukkan akumulasi persoalan lama: deforestasi, aktivitas tambang, dan konversi lahan besar-besaran di sejumlah DAS (Daerah Aliran Sungai) utama. Kombinasi tersebut memperparah banjir yang seharusnya dapat diredam oleh tutupan hutan.
Lemahnya penegakan hukum dan minimnya audit atas izin usaha ekstraktif merupakan faktor kunci. Bila pembaruan tata kelola tidak dilakukan, maka angka korban seperti tahun ini berpotensi menjadi “normal baru”.(red)
