Parkir Liar di Kawasan Wisata Kota Malang Kian Meresahkan, Warga Minta Penertiban Nyata

SUARA3NEWS - Ramainya aktivitas wisata di Kota Malang belakangan ini kembali dibarengi keluhan warga terkait parkir liar. Di sejumlah kawasan favorit, praktik parkir tanpa kejelasan tarif dan identitas resmi dinilai semakin meresahkan, terutama saat akhir pekan dan jam kunjungan padat.

Beberapa lokasi yang kerap disorot warga antara lain Kayutangan Heritage, Alun-alun Tugu, Jalan Ijen, hingga kawasan kuliner malam. Di titik-titik tersebut, juru parkir dadakan mudah ditemui, menarik biaya parkir bervariasi tanpa karcis, dan memanfaatkan arus pengunjung yang terus berdatangan.

Warga Merasa Tidak Nyaman

Keluhan datang tidak hanya dari wisatawan, tetapi juga warga lokal yang sehari-hari beraktivitas di kawasan tersebut. Mereka menilai keberadaan parkir liar menciptakan rasa tidak aman dan ketidakpastian.

“Kadang bukan soal mahal atau murahnya, tapi kita tidak tahu ini parkir resmi atau tidak. Tidak ada karcis, tidak ada seragam. Kalau terjadi apa-apa, kita bingung harus ke siapa,” ujar salah seorang warga yang kerap melintas di kawasan Kayutangan.

Pengunjung dari luar kota pun menyampaikan pengalaman serupa. Sebagian mengaku ragu untuk kembali karena merasa diperlakukan tidak konsisten, terutama ketika tarif parkir berubah-ubah tanpa penjelasan.

Ganggu Lalu Lintas dan Ruang Publik

Selain meresahkan, parkir liar juga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Kendaraan yang parkir sembarangan kerap memakan badan jalan, menutup jalur pejalan kaki, bahkan mengganggu akses darurat di kawasan yang seharusnya ramah wisata.

Bagi warga, kondisi ini berpotensi mencoreng citra Malang sebagai kota wisata yang nyaman dan tertata. Padahal, kawasan-kawasan yang dikeluhkan justru menjadi wajah kota yang sering dipromosikan kepada wisatawan.

“Sayang sekali, tempatnya sudah bagus, tapi parkirnya semrawut. Kesan pertama orang bisa langsung berubah,” ungkap warga lainnya.

Penertiban Dinilai Belum Memberi Efek Jera

Warga mengakui penertiban sesekali memang dilakukan. Namun, langkah tersebut dinilai belum konsisten. Setelah petugas meninggalkan lokasi, praktik parkir liar kerap muncul kembali dengan pola yang sama.

Situasi ini memunculkan anggapan bahwa penanganan parkir liar masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan, mulai dari pengawasan rutin, kejelasan titik parkir resmi, hingga penindakan berkelanjutan.

Harapan Penataan yang Lebih Tegas

Masyarakat berharap pemerintah kota dan instansi terkait tidak hanya fokus pada razia sesaat, tetapi melakukan penataan parkir yang tegas, transparan, dan berkelanjutan. Penandaan titik parkir resmi, penggunaan karcis atau sistem digital, serta sosialisasi kepada warga dinilai penting untuk mencegah konflik di lapangan.

Bagi warga, penertiban parkir liar bukan semata soal tarif, tetapi tentang rasa aman, keadilan, dan kenyamanan di ruang publik. Mereka berharap persoalan ini tidak terus berulang setiap kali kawasan wisata kembali ramai, melainkan benar-benar ditangani secara serius demi kenyamanan bersama.(hz)