Pemkab Gresik Siapkan Rp2,8 Triliun untuk Jalan 2026, Prioritaskan Akses Desa dan Jalur Ekonomi
SUARA3NEWS - Pemerintah Kabupaten Gresik bersiap menggenjot pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan pada 2026 dengan menyiapkan anggaran mencapai Rp2,8 triliun. Fokus utama diarahkan pada ruas-ruas strategis yang menopang mobilitas warga sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah, terutama di wilayah pedesaan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif saat membuka Rapat Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) di Hotel Aston Gresik, Rabu (14/1/2026).
Menurut Alif, kondisi jalan yang layak dan mantap tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga menentukan akses warga terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik.
“Kalau jalannya baik, aktivitas masyarakat ikut lancar. Distribusi barang, hasil pertanian, sampai akses warga ke pusat layanan bisa berjalan tanpa hambatan. Itu sebabnya pembangunan jalan menjadi prioritas,” ujar Alif.
Dari total anggaran yang disiapkan, Rp261 miliar dialokasikan khusus untuk menangani tujuh ruas jalan poros desa di Kecamatan Balongpanggang dan Benjeng. Ruas-ruas ini selama ini menjadi jalur utama aktivitas warga desa dan penghubung antarwilayah, sehingga ditetapkan sebagai prioritas untuk diselesaikan pada 2026.
Selain rencana tahun depan, Pemkab Gresik juga mencatat capaian perbaikan jalan sepanjang 2025. Melalui Dinas PUTR, perbaikan telah dilakukan di 37 titik lokasi dengan total panjang mencapai 22,257 kilometer. Metode pengerjaan disesuaikan dengan karakter wilayah, mulai dari pengecoran beton, pengaspalan, hingga pemasangan paving.
Pekerjaan tersebut tidak hanya sebatas penambalan. Sejumlah ruas ditangani melalui rekonstruksi menyeluruh, pelebaran badan jalan, pembangunan jembatan baru, serta pembenahan fasilitas pendukung infrastruktur lainnya. Program serupa juga menyasar wilayah kepulauan, termasuk Pulau Bawean, yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Wabup Alif menegaskan, keberhasilan program infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari koordinasi lintas perangkat daerah. Peran camat dinilai krusial karena memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi dan kebutuhan wilayahnya masing-masing.
“Kami ingin perbaikan jalan benar-benar tepat sasaran. Camat tahu persis ruas mana yang paling dibutuhkan warga. Ditambah lagi, masukan masyarakat juga kami tampung,” katanya.
Partisipasi publik, lanjut Alif, dibuka melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial resmi pemerintah, layanan Lapor Gus, hingga panggilan darurat 112, sebagai bentuk respons cepat terhadap keluhan infrastruktur di lapangan.
Ia juga menekankan bahwa perbaikan jalan tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Setiap proyek harus ditangani secara menyeluruh agar kualitas jalan bisa bertahan lama dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman, menilai program perbaikan jalan ke depan perlu ditopang dengan manajemen waktu yang lebih disiplin serta penguatan sinergi antarorganisasi perangkat daerah.
“Target sudah jelas. Tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa tepat waktu dan saling mendukung antarinstansi,” ujarnya.
Pemkab Gresik menargetkan seluruh ruas jalan kabupaten berada dalam kondisi mantap pada 2028. Adapun pada 2026, perhatian difokuskan pada jalan super prioritas yang memiliki nilai strategis tinggi dan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.(hz/*)
