Reformasi Pemasyarakatan Jatim Digeber, Integritas Jadi Taruhan
SUARA3NEWS - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Timur menggelar kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama sebagai langkah penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemasyarakatan, Selasa (3/2/2026). Agenda tersebut dilaksanakan di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan se-Jawa Timur, mencerminkan keseriusan jajaran pemasyarakatan dalam menyatukan langkah dan visi untuk mendorong perubahan yang lebih terukur, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi titik penting untuk menegaskan tekad bersama dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas di lingkungan pemasyarakatan. Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa transformasi birokrasi tidak cukup berhenti pada regulasi, melainkan harus diwujudkan melalui praktik kerja yang konsisten dan berkelanjutan.
Usai penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan di Bidang Komunikasi Publik dan Teknologi Informasi. Apresiasi diberikan kepada satuan kerja yang dinilai aktif membangun citra positif pemasyarakatan, optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta berkontribusi nyata dalam mendukung 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia di wilayah Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur menekankan bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi fondasi utama dalam mewujudkan transformasi pemasyarakatan. Ia menegaskan, tanpa adanya perubahan mindset dan culture set, berbagai kebijakan dan program strategis tidak akan berdampak signifikan di lapangan.
Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) yang dimiliki saat ini sejatinya sudah cukup baik. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi yang konsisten dan disiplin, sehingga seluruh aturan dan pedoman kerja benar-benar dijalankan secara optimal oleh setiap satuan kerja.
Terkait pembangunan Zona Integritas, Kakanwil mengingatkan satuan kerja yang belum berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) agar tidak berkecil hati. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan proses jangka panjang, dan yang terpenting adalah konsistensi dalam menerapkan enam area perubahan sebagai dasar pembenahan organisasi secara berkelanjutan di lapas dan rumah tahanan.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendorong transformasi digital pemasyarakatan agar sistem kerja semakin modern, transparan, dan efisien. Selain itu, penerapan reward and punishment secara tegas dinilai krusial untuk menjaga disiplin organisasi—memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi serta sanksi bagi pelanggaran yang mencederai integritas institusi.
Kakanwil juga menegaskan komitmennya untuk tidak memberi ruang bagi oknum yang merusak citra pemasyarakatan dari dalam. Langkah tegas tersebut diambil demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemasyarakatan Jawa Timur terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur kembali menegaskan komitmen kuat dalam mendorong perubahan nyata, memperkuat integritas, serta meningkatkan kinerja pemasyarakatan yang profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik, sejalan dengan kebijakan nasional dan agenda strategis pemerintah.(hz)
