Buku Rp10 Ribu dan Nyawa Anak SD: Tragedi Pendidikan yang Membuka Luka Lama NTT
SUARA3NEWS - Sebuah tragedi sunyi dari pelosok Nusa Tenggara Timur mendadak mengguncang nurani publik. Seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada ditemukan meninggal dunia setelah diduga bunuh diri. Penyebabnya terdengar sederhana sekaligus memilukan: ia tak mampu membeli buku tulis dan pena—kebutuhan sekolah dasar yang nilainya tak sampai Rp10 ribu.
Peristiwa ini bukan sekadar kabar duka. Ia adalah alarm keras tentang rapuhnya akses pendidikan dasar dan tekanan ekonomi ekstrem yang masih dialami ribuan keluarga miskin di Indonesia timur.
Tragedi yang Berawal dari Kebutuhan Paling Dasar
Menurut keterangan warga dan pihak keluarga, anak tersebut sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli alat tulis sekolah. Permintaan itu tak terpenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Dalam kondisi tertekan, sang anak diduga memilih mengakhiri hidupnya. Ia bahkan meninggalkan pesan sederhana yang menggambarkan beban psikologis yang tak sanggup ia pikul.
Kasus ini langsung menyedot perhatian nasional. Pemerintah pusat, DPR, hingga lembaga perlindungan anak menyatakan keprihatinan. Namun di balik reaksi itu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana mungkin kebutuhan pendidikan paling dasar masih menjadi beban mematikan bagi seorang anak?
Akses Pendidikan di NTT: Masalah Lama yang Belum Tuntas
NTT bukan wilayah baru dalam peta ketimpangan pendidikan nasional. Faktor geografis yang berat, desa-desa terpencil, keterbatasan infrastruktur, dan distribusi guru yang tidak merata telah lama menjadi persoalan struktural.
Namun tragedi ini menunjukkan masalah yang lebih mendasar: akses pendidikan tidak berhenti pada gedung sekolah dan kurikulum, tetapi juga menyangkut kemampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan paling sederhana.
Buku tulis, pena, seragam, hingga ongkos transportasi sekolah masih menjadi penghalang nyata bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Di banyak wilayah pedesaan NTT, bantuan pendidikan sering tidak datang tepat waktu, tidak merata, atau tidak menjangkau keluarga yang benar-benar rentan.
Tekanan Ekonomi dan Luka Psikologis Anak
Kasus ini juga membuka tabir soal kesehatan mental anak dari keluarga miskin. Anak-anak kerap memikul beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang dewasa dan negara. Ketika kebutuhan sekolah tak terpenuhi, rasa malu, takut dimarahi guru, atau takut tertinggal dari teman sebaya dapat berubah menjadi tekanan psikologis serius.
Minimnya layanan konseling di sekolah dasar, ditambah budaya diam dan keterbatasan pemahaman kesehatan mental di pedesaan, membuat tekanan itu sering tak terdeteksi. Anak-anak belajar beradaptasi dalam diam—hingga sebagian memilih jalan paling tragis.
Negara Hadir, Tapi Terlambat?
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial menyatakan akan melakukan evaluasi dan pendampingan. DPR menyebut kasus ini sebagai “alarm keras” bagi sistem perlindungan anak dan pendidikan dasar. Namun bagi banyak keluarga miskin di daerah tertinggal, respons pascatragedi sering kali terasa datang terlambat.
Tragedi ini menegaskan bahwa bantuan pendidikan tak cukup hanya berupa program di atas kertas. Ia harus hadir cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan perlindungan sosial serta pendampingan psikologis.
Lebih dari Sekadar Tragedi Individu
Kematian seorang anak karena tidak mampu membeli buku tulis seharusnya mengguncang kesadaran kolektif. Ini bukan kegagalan seorang anak, bukan pula sepenuhnya kegagalan orang tua. Ini adalah refleksi dari sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok paling rentan.
Jika alat tulis bisa menjadi pemicu tragedi, maka masalah sebenarnya jauh lebih besar: ketimpangan ekonomi, akses pendidikan yang timpang, dan lemahnya jaring pengaman sosial di tingkat paling bawah.
Catatan Penting untuk Masa Depan
Tragedi ini menyisakan pelajaran pahit:
- Pendidikan gratis belum sepenuhnya gratis bagi keluarga miskin
- Anak-anak rentan membutuhkan deteksi dini dan pendampingan psikologis
- Negara perlu lebih aktif “menjemput bola”, bukan menunggu laporan
Tanpa pembenahan serius, kasus serupa bukan mustahil kembali terulang—dalam sunyi, di desa lain, dengan korban anak-anak lain.
Dan ketika itu terjadi, harga yang dibayar selalu sama: nyawa yang terlalu mahal untuk sebuah buku seharga Rp10 ribu.(hz)
