Target 73 Miliar, Bapenda Kota Malang Launching SPPT PBB 2024 & Pekan Panutan Lunas PBB

Jan 29, 2024 - 16:48
 0
Target 73 Miliar, Bapenda Kota Malang Launching SPPT PBB 2024 & Pekan Panutan Lunas PBB
Ketua DPRD Kota Malang, Pj Wali Kota Malang serta Kepala Bapenda Pemkot Malang saat memberikan hadiah satu buah mobil kepada pemenang undian wajib pajak

SUARA3NEWS, Kota Malang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang resmi melaunching Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 sekaligus Pekan Panutan Lunas PBB di halaman Balai Kota Malang, Senin (29/1/2024).

Maksud dilaksanakan kegiatan launching SPPT PBB tahun 2024 adalah sebagai sarana sosialisasi kepada wajib pajak di Kota Malang. Selain itu agar dapat menumbuhkembangkan kesadaran untuk segera memenuhi kewajiban pemenuhan pajak.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Forkopimda serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah serta perwakilan dari DPRD Kota Malang dan diikuti juga oleh Camat dan Lurah se Kota Malang.

Disampaikan sebagai laporan kegiatan oleh Kepala Bapendda Kota Malang, pada tahun ini Bapenda mencetak dan mendistribusikan 228.233 SPPT dengan target sebesar 73 miliar rupiah.

“Nilai tersebut bisa dicapai manakala terdapat kerjasama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat,” ujar Dr. Handi Priyanto, AP, M.Si Kepala Bapenda Kota Malang saat memberikan sambutan.

Selain itu Handi juga menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bapenda Kota Malang mempunyai inovasi terbaik dengan menyediakan akses bagi wajib pajak untuk mencetak sendiri SPPT PBB.

“Akses bisa dibuka melalui website e-sppt Kota Malang, bisa dicetak sendiri dan bisa dilakukan pembayaran melaluivendor-vendor yang bekerjasama dengan kami antara lain Bank Jatim, Indomaret, Alfamaret, Go-Pay, OVO, Tokopedia. Selain itu wajib pajak juga bisa melakukan pembayaran melalui Scan Qris,” jelasnya.

Dalam keterangannya Kepala Bapenda juga menyampaikan bahwa SPPT PBB yang menggunakan Scan Qris di Jawa Timur hanya Kota Malang yang sudah menggunakannya.

“Kemudahan dengan berbagai portal pembayaran tidak lain untuk memberikan pelayanan optimal kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak mempunyai banyak pilihan untuk memudahkan dalam memnuhi kewajiban perpajakannya,” jelas Handi.

Sementara itu Pj. Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM mengapresiasi setiap langkah yang dilakukan oleh Bapenda untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak.

“Saya mengapresiasi target dan retribusi tahun 2023 yang sudah menjadi kewajiban Bapenda sudah terlaksana dengan baik,” ucap Pj Wali Kota.

“Dengan target Rp 73 miliar di tahun 2024, saya optimis dapat terlampaui, kami juga bersyukur bahwa di awal tahun ini sudah ada wajib pajak yang telah membayar lebih dari 1 miliar. Dan ini merupakan tren positif kesadaran wajib pajak terhadap tanggungan-tangungan terhadap pemerintah,” ungkap Wahyu Hidayat.

Di depan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Wahyu Hidayat juga menyampaikan bahwa kedepan Pemkot Malang diharapkan tidak hanya mengejar target dari PAD tetapi kemandirian fiskal dapat terlaksana di Kota Malang.

“Sama seperti di Kota Surabaya kemandirian fiskal harus dapat tercapai agar kita tidak tergantung kepada dana-dana pusat yang memang belum jelas seberapa anggaran yang diturunkan dari pusat ke daerah,” jelasnya.

PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat melakukan pembayaran pajak di salah satu stand Bapenda Kota Malang

Setelah launching SPPT PBB 2024 bersama dengan Ketua DPRD I Made Rian Diana Kartika, Pj Wali Kota Malang menyempatkan untuk mendatangi salah satu stand pembayaran Pajak Bapenda untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak.

Kegiatan launching SPPT PBB 2024 dan Pekan Panutan Lunas PBB ditutup dengan berbgai hiburan dari grup kesenian Guyon Waton dan Percil CS.