11 Program Prioritas PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan
SUARA3NEWS, Kota Malang - Penjabat (PJ) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan ST., MM. menjabarkan 11 program prioritas dalam agenda Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang pada hari Selasa (10/9/2024).
11 program prioritas yang digagas oleh Iwan Kurniawan merupakan hasil dari “belanja masalah” yang telah dilakukan Iwan Kurniawan selama 1 bulan awal masa jabatannya sebagai PJ Wali Kota Malang.
Pemetaan isu-isu strategis yang belum terselesaikan di Kota Malang, pada akhirnya ia kerucutkan dalam sebelas kegiatan prioritas, dengan tetap memperhatikan program kegiatan dan layanan dasar yang sudah tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.
Adapun 11 Program prioritas yang dijabarkan Iwan Kurniawan meliputi revitalisasi/rehabilitasi Pasar Besar Kota Malang, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur 2025, pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS), penanganan banjir kawasan Soekarno-Hatta, lahan parkir kawasan Kayutangan Heritage, pengembangan Malang Creative Center (MCC) dan Usaha Mikro, rehabilitasi Sekolah SD dan SMP, bantuan Sosial Terpadu, realisasi Anggaran, optimalisasi PBB, dan rehabilitasi Alun-Alun Merdeka.
"Sebelas isu ini kami anggap prioritas, bukan berarti hanya itu. Tetapi ini setelah selama satu bulan melakukan komunikasi koordinasi dengan perangkat daerah untuk belanja masalah terhadap beberapa isu yang kami anggap prioritas. Ini ada beberapa kegiatan, hasil roadshow dan kunjungan ke perangkat daerah, audiensi kami dengan para tokoh masyarakat, dengan organisasi, memasukkan diskusi perangkat daerah dan kami jaring juga dari media yang kami tangkap, dan memang itu isu yang terjadi saat ini," ucap Iwan Kurniawan.
11 kegiatan prioritas yang dipaparkan Iwan Kurniawan tersebut disambut antusias oleh anggota DPRD Kota Malang. Rentetan diskusi untuk membahas kegiatan prioritas tersebut berlangsung gayeng dalam forum ini.
Menanggapi hal ini, Iwan Kurniawan sangat terbuka dengan berbagai tanggapan yang diberikan. Menurutnya ini menjadi momen tepat untuk 'belanja masalah' dengan jajaran wakil rakyat. Sehingga dapat melengkapi gagasan yang dirancangnya.
Dalam agenda kali ini terdapat 3 program yang menjadi tanggapan dalam diskusi yakni berkaitan dengan rehabilitasi SD dan SMP, bantuan sosial terpadu, dan pembangunan TPS di Kota Malang.
Pembangunan TPS ini menjadi sejalan dengan komitmen Pemkot Malang untuk menanggulangi permasalahan sampah di Kota Malang.
Iwan Kurniawan juga menambahkan akan ada lima TPS yang akan diintervensi pada tahun ini, sedangkan pembangunannya dengan kontribusi Tanggungjwab Sosial Perusahaan (TSP), mengingat hal ini tidak dapat terakomodir dengan cepat melalui mekanisme APBD.
"Alhamdulillah ada ruang waktu rapat koordinasi KUA-PPAS 2025, diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Bukan hanya dari masyarakat, bukan hanya dari OPD, tetapi Alhamdulillah hari ini dari DPRD juga memberikan masukan-masukan terkait dengan masalah yang perlu menjadi konsen pemerintah daerah. Luar biasa, mommenya sangat tepat, dan beberapa masukan sangat konstruktif," tutur Iwan Kurniawan
"Terkait TPS, ada 51 yang perlu kita intervensi. Kita coba pilot kan supaya ada treatment khusus, sarana kita siapkan, treatment perilaku masyarakatnya kita dorong, pengawasan dilakukan dengan CCTV kita lihat. Nah, nantinya itu yang akan menjadi pilot," sambung Iwan Kurniawan.
Dalam agenda yang sama Ketua Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengakui Kualitas seorang Iwan Setiawan sebagai seorang birokrat. Selain itu I Made juga mengungkapkan bahwa pihaknya sepakat dengan 11 program prioritas yang dijabarkan oleh PJ Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan.
“Kita merasa kualitas tidak pernah bohong, artinya beliau itu sebagai Direktur Perencanaan dan Evalusi Pembangunan Daerah KEMENDAGRI itu yang akan kita manfaatkan, karena diawal beliau menyampaikan manfaatkan saya, sinyal itu yang kami tangkap. Kita sepakat sebelas prioritas itu dan ini tidak bisa diambil satu-satu harus dijalankankan secara simultan yang akan terbagi di 28 OPD,” ujar I Made Riandiana Kartika.
