Menu MBG Ramadan di Malang Bikin Geleng Kepala, Ada yang Janggal
SUARA3NEWS - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Malang mendadak jadi perbincangan. Sejumlah menu yang diterima siswa memantik reaksi warga dan orang tua, karena dinilai tidak seperti yang dibayangkan dari program pemenuhan gizi anak. Dari unggahan media sosial hingga obrolan di lingkungan sekolah, banyak yang mulai bertanya-tanya: sebenarnya ada apa dengan menu MBG kali ini?
Perbincangan soal MBG menguat sejak awal pekan ini, bertepatan dengan kembalinya aktivitas sekolah pasca libur. Unggahan dari berbagai daerah bermunculan, memperlihatkan isi paket MBG selama Ramadan yang berupa makanan kering, sesuai instruksi Badan Gizi Nasional (BGN). Namun di Kota Malang, beberapa temuan justru memantik kekhawatiran publik.
Sorotan tajam datang setelah beredar informasi bahwa harga menu MBG di sejumlah sekolah negeri diduga tidak mencapai Rp8.000 per porsi. Angka ini dinilai terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, terlebih dalam program nasional yang menyasar pelayanan publik dasar.
Politisi senior Kota Malang, Arief Wahyudi, mengaku menemukan kondisi tersebut saat memantau pelaksanaan MBG di wilayah Kecamatan Klojen. Ia melakukan pengamatan langsung di dua Sekolah Dasar Negeri dan satu Sekolah Menengah Pertama Negeri.
BACA JUGA : Gelombang Penolakan MBG di Sejumlah Sekolah
“Kalau dari pengamatan saya, menunya kurang layak jika dilihat dari sisi harga. Per porsinya tidak sampai Rp8.000,” ujar anggota DPRD Kota Malang itu.
Pada hari pertama Ramadan, Arief mendapati menu berupa roti kukus, telur rebus, kurma, dan kacang goreng. Sementara pada hari kedua, menu yang diterima siswa tidak jauh berbeda, yakni roti, apel, dan susu. Berdasarkan perkiraan harga pasar, paket tersebut diyakini berada di bawah ambang Rp8.000 per porsi.
Ia menegaskan, penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya tidak berorientasi pada keuntungan semata. “Mindset-nya jangan cari untung sebesar-besarnya. Keuntungan SPPG sudah diatur dan dialokasikan negara,” tegasnya.
Karena menyangkut pelayanan publik yang sensitif dan berdampak luas, Arief juga meminta pengawasan MBG dilakukan ketat dan konsisten. “Kalau pengawas bekerja sesuai aturan, program besar ini bisa benar-benar berhasil,” pungkasnya.
Temuan serupa tak hanya terjadi di pusat Kota Malang. Di Kecamatan Blimbing, salah satu sekolah negeri juga dilaporkan menerima menu MBG yang dinilai minim variasi dan kurang mencerminkan standar gizi seimbang. Dari wilayah Kabupaten Malang, laporan serupa turut mencuat.
Di Kepanjen, siswa SDN disebut menerima paket berisi telur, jeruk, roti, dan kurma. Kondisi ini dinilai menyimpang dari semangat awal program MBG. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menyebut menu tersebut belum mencerminkan konsep makanan bergizi yang dirancang pemerintah.
“Program ini mestinya memperkuat gizi anak, bukan sekadar formalitas pembagian makanan. Kalau menunya seperti itu, ruh programnya hilang,” ujarnya.
Meski demikian, tidak semua pihak sepakat dengan penilaian yang beredar di media sosial. Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Gerindra, Zia'ul Haq, meminta publik menilai pelaksanaan MBG secara proporsional dan berbasis data.
Menurut Zia, operasional SPPG telah memiliki mekanisme pengawasan dan standar yang jelas, baik dari kualitas bahan pangan maupun proses distribusi. Ia mengingatkan agar temuan di lapangan tidak digeneralisasi.
“Kalau ada satu dua temuan, itu harus dilihat secara proporsional. Jangan digiring seolah-olah semua SPPG bermasalah. Itu tidak adil,” tegasnya, Selasa (24/2/2026).
Saat ini, terdapat 188 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Malang. Dari informasi yang beredar, dugaan ketidaksesuaian menu hanya ditemukan di dua hingga tiga titik dan tidak terjadi setiap hari.
“Kalau dihitung, persentasenya sekitar 0,3 persen. Jadi jangan digeneralisasi seakan-akan seluruh program bermasalah,” tandasnya. (hz/*)
