SUARA3NEWS - Hampir Rp95 dari setiap Rp100 belanja dalam rancangan APBD Kota Malang 2027 dialokasikan untuk belanja operasional. Sementara belanja modal hanya sekitar Rp127,20 miliar atau sekitar 5 persen.

Komposisi tersebut menjadi salah satu catatan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Kota Malang 2027. Dalam paripurna DPRD Kota Malang, Senin (21/9/2026), Fraksi PDI Perjuangan menyoroti dominasi belanja operasi yang mencapai sekitar Rp2,40 triliun atau 94,9 persen.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Agoes Marhaenta, meminta komposisi tersebut dievaluasi, terutama karena ruang belanja modal untuk pembangunan relatif kecil.

“APBD jangan sampai terkesan habis untuk operasional birokrasi, bukan untuk investasi publik,” kata Agoes.

Fraksinya mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp200–300 miliar untuk infrastruktur, disertai rasionalisasi belanja operasi seperti perjalanan dinas, makan dan minum, serta kegiatan rapat.

Belanja operasi sendiri tidak otomatis berarti pemborosan. Pos ini mencakup berbagai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik. Persoalannya adalah seberapa efektif anggaran tersebut digunakan, sementara porsi belanja modal hanya sekitar 5 persen.

BACA JUGA : 

APBD Kota Malang Bertambah 3 Kali Lipat dari Pendapatan

Pembangunan hanya mendapat sekitar 5 persen

Dalam rancangan tersebut, belanja modal tercatat sekitar Rp127,20 miliar. Pos inilah yang antara lain berkaitan dengan pengadaan aset dan pembangunan infrastruktur.

Dengan porsi yang relatif kecil, perhatian kemudian mengarah pada program pembangunan apa saja yang masih bisa dibiayai dari anggaran tersebut, termasuk kebutuhan infrastruktur Kota Malang.

Di sisi lain, target pendapatan daerah dalam rancangan KUA-PPAS 2027 diproyeksikan meningkat sekitar 4,05 persen atau Rp92,60 miliar dibanding APBD Perubahan 2026. DPRD juga meminta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) agar ruang fiskal pemerintah semakin kuat.

Pengangguran ikut menjadi perhatian

Pembahasan anggaran juga tidak lepas dari persoalan pengangguran. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan penggunaan anggaran akan diarahkan pada program prioritas, termasuk belanja pegawai dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Namun, angka-angka tersebut belum menjadi komposisi final APBD Kota Malang 2027. Pembahasan masih berada pada tahap KUA-PPAS dan akan berlanjut ke pembahasan rancangan APBD.

“Ini masih tahap awal, dan nanti akan dilanjutkan pembahasannya lebih detail dalam paripurna Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027,” kata Wahyu.

Artinya, komposisi belanja masih dapat berubah. Yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana ruang anggaran yang tersedia setelah kebutuhan belanja operasi dapat tetap memberi porsi cukup untuk pembangunan dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.(hz/*)