APBD Kota Malang Naik Jadi Rp2,63 Triliun, Belanja Bertambah 3 Kali Lipat dari Pendapatan
SUARA3NEWS — Rancangan perubahan APBD Kota Malang 2026 menaikkan belanja daerah hingga sekitar Rp2,63 triliun. Namun kenaikan anggaran lebih banyak terjadi di sisi belanja.
Dari APBD awal, belanja daerah bertambah sekitar Rp149,63 miliar. Sementara pendapatan hanya naik sekitar Rp45,25 miliar.
Dalam hasil pembahasan Perubahan KUA-PPAS yang disepakati Pemkot Malang dan DPRD pada 19 Agustus 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2.326.221.271.844,63 dan belanja Rp2.629.746.030.533,32.
Jika dibandingkan dengan APBD 2026 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2025, pendapatan awal sebesar Rp2.280.972.362.026,96, sedangkan belanja Rp2.480.120.809.981,28.
Artinya, tambahan belanja lebih dari tiga kali lipat tambahan pendapatan.
Pendapatan Naik, Transfer Masih Lebih Besar
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp2,326 triliun. Dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di kisaran Rp1,096 triliun, sementara pendapatan transfer sekitar Rp1,229 triliun.
Komposisi itu menunjukkan transfer masih menjadi sumber pendapatan yang lebih besar dibanding PAD.
Kenaikan PAD tetap menjadi perhatian karena kebutuhan belanja dalam perubahan APBD juga bertambah cukup besar. Terlebih, DPRD sebelumnya masih mencatat sejumlah potensi PAD yang dinilai bisa dioptimalkan, antara lain dari parkir, hiburan, retribusi kesehatan dan pengelolaan aset.
Belanja Bertambah, Kebutuhan Kota Menunggu
Tambahan belanja dalam rancangan perubahan APBD 2026 datang ketika sejumlah persoalan kota masih menjadi perhatian DPRD.
Dalam pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD yang disampaikan 2 September, fraksi-fraksi DPRD menyoroti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pasar serta persoalan drainase dan banjir.
Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, menyoroti belanja modal yang disebut sekitar Rp163,32 miliar. Anggaran tersebut didorong agar lebih banyak diarahkan pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk penanganan drainase dan banjir, ketimbang pekerjaan yang dinilai bersifat estetis.
Catatan fraksi lainnya juga menyentuh persoalan Pasar Induk Gadang, Pasar Blimbing, Pasar Besar serta sejumlah kebutuhan pelayanan publik.
Perubahan APBD ini dibahas ketika tahun anggaran sudah memasuki paruh kedua. Tambahan anggaran karena itu akan diuji pada pelaksanaannya.
SiLPA Rp303 Miliar Jadi Catatan
Persoalan penyerapan anggaran juga terlihat dari pelaksanaan APBD sebelumnya.
Realisasi APBD Kota Malang 2025 menunjukkan pendapatan mencapai Rp2,542 triliun atau 101,15 persen dari target. Namun belanja terealisasi Rp2,443 triliun atau 89,90 persen dari anggaran yang ditetapkan.
Dari pelaksanaan tersebut, Pemkot Malang mencatat SiLPA sebesar Rp303,524 miliar.
Angka itu mendapat sorotan DPRD. Sejumlah fraksi mempertanyakan penyebab besarnya SiLPA, termasuk apakah berasal dari efisiensi atau justru menunjukkan adanya program yang tidak berjalan sesuai rencana. Fraksi PKB juga meminta pemerintah menjelaskan komposisi sumber SiLPA serta penggunaannya dalam perubahan APBD 2026. (dprd.malangkota.go.id)
Catatan tersebut menjadi relevan ketika pemerintah kembali memperbesar ruang belanja melalui rancangan perubahan APBD 2026. Tambahan anggaran akan dinilai dari program dan pekerjaan yang benar-benar terlaksana.
Perubahan APBD 2026 Belum Final
Hingga 3 September 2026, angka Rp2,63 triliun tersebut belum menjadi APBD Perubahan yang definitif.
Pada 19 Agustus, Pemkot Malang dan DPRD baru menyepakati Perubahan KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2026. Selanjutnya, pada 2 September, tujuh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan tersebut.
Dengan posisi itu, struktur anggaran masih dalam proses pembahasan.
Yang sudah terlihat adalah skala perubahannya: belanja bertambah sekitar Rp149,63 miliar, sementara pendapatan hanya bertambah Rp45,25 miliar.
Besarnya tambahan belanja itu kini akan berhadapan dengan satu catatan dari tahun sebelumnya: SiLPA Rp303,5 miliar ketika realisasi belanja 2025 hanya mencapai 89,90 persen.
Di situlah pelaksanaan perubahan APBD 2026 akan diuji.(hz/*)
