Pemerintah Pastikan MBG, PKH, Bansos hingga THR Tetap Berjalan Meski APBN Defisit Rp734,3 Triliun
SUARA3NEWS - Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah memastikan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), hingga pembayaran THR dan gaji ke-13 tetap berjalan. Pemerintah juga menegaskan tarif pajak tidak akan dinaikkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga, meski APBN Semester I 2026 mencatat defisit sebesar Rp734,3 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan defisit APBN tersebut masih berada pada level aman, yakni 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, ruang fiskal yang tetap terjaga menjadi modal pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.
"APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel," ujar Purbaya saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah memastikan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. Belanja pemerintah pusat hingga akhir Juni 2026 telah mencapai Rp1.298,6 triliun, meningkat 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai sejumlah program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga pembayaran gaji aparatur sipil negara, termasuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyalurkan transfer ke daerah sebesar Rp357,4 triliun atau sekitar 51,6 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik di daerah.
Di sisi penerimaan, pemerintah mencatat kinerja APBN masih menunjukkan tren positif. Pendapatan negara hingga Semester I 2026 tumbuh didorong oleh meningkatnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Secara keseluruhan, capaian Semester I menunjukkan bahwa momentum penerimaan negara berada pada jalur yang positif," kata Purbaya.
Ia menjelaskan, APBN juga tetap menjalankan fungsi sebagai penyangga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Salah satu langkah yang dipertahankan pemerintah ialah menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.
Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar belanja negara semakin efektif dalam mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 ini menjadi katalisator untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di semester pertama tahun 2026," ujarnya.
Menutup paparannya, Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga kesehatan APBN melalui pengelolaan fiskal yang disiplin, meningkatkan kualitas belanja negara, serta mengoptimalkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.
Langkah tersebut diharapkan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung.(hz/*)
