Pemerintah Batalkan Sekolah Online April 2026, Siswa Tetap Masuk—Biaya Tak Ikut Batal
SUARA3 NEWS - Pemerintah resmi membatalkan rencana sekolah online pada April 2026. Siswa tetap masuk seperti biasa—dan itu berarti satu hal yang ikut kembali: biaya harian. Di balik keputusan ini, ada kekhawatiran yang tidak dianggap sepele—jangan sampai siswa kembali mengalami learning loss.
Keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi lintas kementerian pada 24–25 Maret 2026. Pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung tatap muka, meski sebelumnya sempat muncul wacana pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai bagian dari upaya efisiensi di tengah isu krisis energi global.
PJJ Dibatalkan, Sekolah Tatap Muka Tetap Jalan
Rencana penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada April 2026 resmi dibatalkan setelah rapat koordinasi lintas kementerian pada 24–25 Maret.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa proses belajar mengajar harus tetap berlangsung secara langsung di sekolah.
Hal senada disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Abdul Mu'ti. Menurutnya, pembelajaran tatap muka masih menjadi cara paling efektif menjaga kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa.
Keputusan ini sekaligus menutup wacana sekolah online yang sempat dikaitkan dengan upaya efisiensi di tengah isu krisis energi global.
Alarm “Learning Loss” Jadi Penentu
Pemerintah tidak ingin mengulang pengalaman masa lalu.
Selama periode pembelajaran jarak jauh sebelumnya, banyak siswa mengalami penurunan capaian belajar—yang dikenal sebagai learning loss. Dampaknya tidak hanya terasa di nilai akademik, tapi juga pada kedisiplinan, fokus belajar, hingga interaksi sosial.
Karena itu, opsi PJJ kembali dianggap terlalu berisiko.
Sekolah tatap muka dipilih sebagai jalan yang lebih aman, meski di sisi lain ada tekanan untuk melakukan efisiensi di berbagai sektor.
Energi Aman, Pendidikan Tak Dikurangi
Di tengah kekhawatiran krisis energi, pemerintah memastikan bahwa pasokan bahan bakar nasional masih dalam kondisi aman.
Efisiensi tetap dilakukan, namun diarahkan ke sektor lain seperti transportasi dinas dan operasional instansi—bukan pada layanan pendidikan.
Artinya, sekolah tetap berjalan normal.
Tidak ada pengurangan jam belajar. Tidak ada peralihan ke sistem daring.
Di Malang, Rutinitas Pagi Itu Kembali Terlihat
Di Kota Malang, dampak keputusan ini terasa sederhana, tapi nyata.
Pagi hari, siswa kembali memenuhi pinggir jalan dan halte kecil. Sebagian berdiri menunggu angkot, sebagian lain diantar orang tua. Lalu lintas pelajar yang sempat dibayangkan berkurang, kini tetap padat seperti biasa.
Sekolah jalan. Aktivitas kembali normal.
Tapi ada satu hal yang ikut berjalan: biaya harian.
Rp5.000 Sekali Jalan, Jadi Hitungan Bulanan
Berdasarkan proyeksi Dinas Perhubungan, biaya transportasi pelajar di Malang berada di kisaran Rp5.000 sekali jalan, atau sekitar Rp10.000 untuk pulang-pergi.
Sekilas terlihat ringan. Tapi dalam hitungan satu bulan, angka itu menjadi pengeluaran rutin yang tidak kecil bagi sebagian keluarga.
Di titik ini, keputusan mempertahankan sekolah tatap muka tidak hanya soal pendidikan—tapi juga soal kemampuan ekonomi rumah tangga untuk mengikutinya.
Pemkot Siapkan Rp1,9 Miliar, 80 Angkot Digerakkan
Sebagai respons, Pemerintah Kota Malang menyiapkan anggaran sekitar Rp1,9 miliar melalui skema Buy The Service (BTS).
Melalui skema ini, biaya transportasi pelajar akan ditanggung pemerintah dengan memanfaatkan angkutan kota yang sudah ada.
Sekitar 80 armada angkot disiapkan untuk melayani rute sekolah, menggantikan sebagian fungsi bus atau kendaraan khusus pelajar.
Harapannya, akses ke sekolah tetap terbuka tanpa membebani siswa secara langsung.
Antara Kualitas Pendidikan dan Beban Nyata
Keputusan pemerintah jelas: kualitas pendidikan tidak boleh turun.
Namun di lapangan, ada realitas lain yang tidak bisa diabaikan.
Sekolah tatap muka memang menjaga ritme belajar. Tapi di sisi lain, keluarga tetap harus menyesuaikan pengeluaran harian—mulai dari transportasi hingga kebutuhan pendukung sekolah lainnya.
Di titik ini, kebijakan pendidikan tidak berdiri sendiri. Ia selalu bersinggungan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Pilihan Aman, Tapi Tidak Selalu Ringan
Pemerintah memilih jalur yang dianggap paling aman—menjaga siswa tetap belajar langsung di sekolah, tanpa kembali ke sistem daring.
Risiko learning loss ditekan. Kualitas pendidikan dijaga.
Namun bagi banyak keluarga, ada konsekuensi yang tetap harus dihadapi setiap hari.
Sekolah memang tidak jadi online.
Tapi biaya untuk sampai ke sana—tetap berjalan. (hz)
