Malang Resmi Darurat Bencana hingga Maret 2026, Ancaman Banjir-Longsor Meningkat
SUARA3NEWS - Hujan deras yang makin tak menentu mulai jadi ancaman serius di Malang. Pemerintah daerah akhirnya menetapkan status darurat bencana—sinyal bahwa risiko banjir, longsor, hingga cuaca ekstrem tak lagi bisa dianggap biasa.
Mengantisipasi puncak musim hujan yang berpotensi memicu bencana, BPBD Kabupaten Malang menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/669/35.07.013/2025 dan berlaku sejak Desember 2025 hingga 31 Maret 2026.
Penetapan ini bukan langkah biasa. Dalam skema kebencanaan, status tanggap darurat menjadi fase krusial yang memungkinkan percepatan penanganan, mulai dari evakuasi hingga distribusi bantuan. Risiko yang diantisipasi mencakup cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, hingga angin kencang yang kerap melanda wilayah Kabupaten Malang dalam periode tersebut.
Data nasional juga menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi di awal tahun 2026 dan berdampak luas di berbagai daerah
BACA JUGA : Data BNPB: Waspada banjir, longsor, dan gempa di awal 2026
Dalam implementasinya, ada beberapa prioritas utama yang langsung dijalankan. Pertama, penyelamatan dan evakuasi korban saat kejadian. Kedua, pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, pakaian, dan layanan kesehatan. Ketiga, perlindungan kelompok rentan—termasuk lansia, anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Keempat, pemulihan darurat infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi agar distribusi bantuan tetap lancar.
Untuk mempercepat respons di lapangan, BPBD mengaktifkan Pos Komando utama di kantor mereka, sekaligus menyiagakan empat Pos Lapangan (Poslap) di wilayah strategis.
Ancaman belum berhenti di musim hujan. Setelah ini, Malang juga dibayangi kemarau panjang yang berpotensi memicu krisis air.
BACA JUGA : Kemarau 2026 diprediksi lebih kering, Malang terancam krisis air dan kebakaran lahan
Wilayah selatan dipantau melalui Poslap Tirtoyudo yang mencakup Turen, Dampit, Tirtoyudo, dan Ampelgading. Wilayah barat berada dalam kendali Poslap Ngantang meliputi Ngantang, Pujon, dan Kasembon. Sementara itu, wilayah utara dipantau dari Poslap Singosari yang mencakup Lawang, Singosari, Karangploso, dan Dau. Untuk wilayah timur, Poslap Tumpang mengawasi Pakis, Jabung, Tumpang, Poncokusumo, Tajinan, hingga Wajak.
Adapun wilayah barat daya—yang mencakup sejumlah kecamatan seperti Kepanjen, Gondanglegi, hingga Sumbermanjing Wetan—tetap berada dalam jangkauan langsung Pos Komando utama.
Seluruh pos tersebut beroperasi selama 24 jam dengan sistem piket bergilir setiap delapan jam, masing-masing diisi enam personel. Setiap perkembangan situasi wajib dilaporkan secara berkala guna memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang menegaskan, status darurat ini membuka ruang mobilisasi sumber daya lebih luas, baik dari sisi personel, peralatan, hingga anggaran. Ia juga menekankan pentingnya keberadaan pos lapangan untuk mempercepat kaji cepat di lokasi bencana tanpa harus menunggu bantuan dari pusat komando.
Di sisi lain, masyarakat diminta tidak lengah. Warga yang tinggal di bantaran sungai maupun lereng perbukitan—yang tergolong kawasan rawan—diimbau meningkatkan kewaspadaan. BPBD juga mendorong partisipasi aktif warga untuk segera melaporkan kejadian bencana melalui kanal resmi agar penanganan bisa dilakukan secepat mungkin.(hz/*)
