Kepanjen–Malang–Arjosari Bakal Terhubung Trans Jatim, Begini Nasib Angkot
SUARA3NEWS – Rencana pengoperasian Bus Trans Jatim Koridor 2 bakal membawa perubahan pada konektivitas transportasi Malang Raya, dari Kepanjen menuju Kota Malang hingga Arjosari. Namun, masuknya layanan baru ini tidak serta-merta membuat angkot tersingkir. Hasil survei yang dirilis Dewan Kampung Nuswantara (DKN) justru menunjukkan angkot didorong masuk dalam sistem baru sebagai angkutan pengumpan atau feeder.
Sebanyak 90,9 persen dari 750 responden menyatakan mendukung operasional koridor tersebut. Hasil survei ini dirilis Dewan Kampung Nuswantara (DKN) bersama 10 organisasi kemasyarakatan (ormas) dan perwakilan pengemudi angkot di Gedung GKB IV Pascasarjana Kampus II Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (28/7/2026).
Selain mendukung Trans Jatim Koridor 2, responden juga menginginkan angkot tetap menjadi bagian dari sistem transportasi Malang Raya melalui skema angkutan pengumpan atau feeder.
Ketua DKN Malang Raya, Ach Harun Al Rasid, mengatakan hasil survei menunjukkan kekhawatiran akan munculnya konflik sosial akibat kehadiran Trans Jatim tidak beralasan.
“Hasil survei membuktikan bahwa kekhawatiran akan munculnya konflik sosial di jalanan tidak beralasan. Bahkan 100 persen sopir angkot siap mendukung skema feeder selama kesejahteraan mereka dijamin melalui koperasi,” kata Harun mewakili konsorsium ormas.
Menurut penyelenggara, survei melibatkan 750 responden pengguna angkutan umum di Malang Raya, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 3,57 persen.
Dari hasil tersebut, 54,5 persen responden menyatakan setuju dan 36,4 persen sangat setuju terhadap operasional Trans Jatim Koridor 2. Layanan ini dinilai dapat membantu mengurangi kemacetan sekaligus menyediakan transportasi yang aman, tepat waktu dan terjangkau.
“Mayoritas masyarakat menginginkan transportasi publik yang lebih baik. Trans Jatim Koridor 2 diharapkan menjadi solusi mobilitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum di Malang Raya,” ujar Harun.
Angkot Didorong Masuk Skema Feeder
Survei yang sama juga mencatat dukungan terhadap rencana menjadikan angkot sebagai feeder Trans Jatim. Sebanyak 63,6 persen responden menyatakan setuju dan 36,4 persen sangat setuju.
Lewat skema ini, angkot diharapkan tetap menghubungkan kawasan permukiman, sekolah dan pusat aktivitas masyarakat dengan halte utama Trans Jatim.
Sebanyak 90,9 persen responden juga mendukung penyesuaian trayek feeder. Kawasan yang disebut perlu masuk dalam jaringan tersebut antara lain Sawojajar, Oro-Oro Dowo, Soekarno-Hatta, Sukun, Bumiayu hingga kawasan pendidikan.
Dalam survei itu, sopir angkot dan pengemudi ojek online juga menjadi kelompok responden. Sebanyak 87,8 persen responden dari kelompok tersebut menilai kehadiran Trans Jatim tidak akan berdampak negatif terhadap pendapatan mereka.
Seluruh responden dari kelompok tersebut juga disebut siap bergabung dalam skema feeder jika kesejahteraan pengemudi mendapat jaminan.
“Yang dibutuhkan adalah kepastian kesejahteraan pengemudi. Jika itu terpenuhi, mereka siap menjadi bagian dari sistem transportasi terpadu,” kata Harun.
Angkot melintas di tengah kepadatan lalu lintas di Jalan Borobudur, Kota Malang. Dalam rencana integrasi transportasi Malang Raya, angkot didorong menjadi angkutan pengumpan atau feeder bagi layanan Trans Jatim.(Foto: Ist)
Tiga Rekomendasi untuk Pemerintah
Bersamaan dengan rilis survei, DKN bersama ormas dan perwakilan pengemudi angkot menyampaikan tiga rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah di Malang Raya.
Pertama, pemerintah diminta menyiapkan regulasi dan skema pendanaan koperasi untuk menjamin pendapatan pengemudi angkot yang beralih menjadi feeder.
Kedua, pemerintah diminta menata trayek feeder agar menjangkau kawasan permukiman dan sekolah tanpa tumpang tindih dengan jalur utama Trans Jatim.
Ketiga, pemerintah diminta membuka ruang dialog dan pendampingan secara berkelanjutan dengan komunitas pengemudi angkutan lokal selama proses peralihan menuju sistem transportasi terpadu.
Akademisi Minta Kebijakan Berbasis Data
Guru Besar Sosiologi UMM, Prof. Dr. Wahyudi, M.Si., menilai hasil survei tersebut dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan transportasi berbasis data.
Menurut Wahyudi, pemerintah perlu mengetahui kebutuhan, persepsi dan harapan masyarakat sebelum menjalankan program strategis seperti Trans Jatim Koridor 2.
“Tujuan survei ini sangat baik, yakni mengetahui kebutuhan, persepsi, dan harapan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data atau evidence-based policy,” ujarnya.
Wahyudi mengatakan perbedaan pandangan dalam pembangunan merupakan hal yang wajar. Menurut dia, yang terpenting adalah tata kelola yang baik dan transparan sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pembangunan di mana-mana selalu ada pro dan kontra. Yang penting tata kelolanya harus baik, transparan, dijalankan oleh orang-orang yang berintegritas sehingga tujuan meningkatkan mobilitas masyarakat benar-benar tercapai,” katanya.
Ia berharap Trans Jatim Koridor 2 nantinya dapat memperlancar mobilitas, mengurangi kemacetan dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Malang Raya.
“Harapan kami, Trans Jatim Koridor 2 menjadi sarana untuk mempercantik tata transportasi Malang Raya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(hz/*)
